Program Sekolah Rakyat kembali menjadi sorotan di Senayan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya soal jumlah sekolah, tetapi juga kepastian status tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut.
Menurut Dini, guru di Sekolah Rakyat saat ini berstatus kontrak PPPK melalui “jalur Kementerian Sosial”, yang koordinasinya melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat harus meliputi kuantitas, kualitas, sekaligus kepastian status dan insentif bagi guru. “Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekadar menambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik,” tegasnya di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dini mendukung langkah pemerintah pusat dan daerah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Ia menilai Sekolah Rakyat mampu menjadi katalis pemutus rantai kemiskinan karena menghadirkan pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas yang ditanggung negara. Rekrutmen siswa berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan juga dinilai efektif meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sosial.
Meski demikian, hasil pengawasan Komisi VIII DPR menunjukkan masih ada kendala serius. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan guru dengan kapasitas memadai dan kurikulum yang kompleks. “Penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun dana operasional,” jelas Dini.
Karena itu, Dini menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan, bukan justru menimbulkan masalah baru.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan 65 unit Sekolah Rakyat beroperasi hingga akhir September 2025. Dalam waktu dekat, 16 titik akan segera beroperasi, disusul sekitar 40 unit lainnya di akhir bulan. “Insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu di akhir September,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).
Program Sekolah Rakyat yang menghadirkan pendidikan gratis, fasilitas asrama, serta dukungan operasional dan wali asuh tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kepastian status guru, pengawasan berkala, dan pemenuhan kebutuhan operasional menjadi kunci agar program ini bisa berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
