Di Sleman, Yogyakarta, publik digegerkan dengan beredarnya sebuah surat perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meminta agar penerima merahasiakan informasi jika terjadi kasus keracunan. Surat itu tertanggal 10 September 2025 dan berkop Badan Gizi Nasional.
Surat kerja sama tersebut memuat tujuh poin kesepakatan antara pihak penyelenggara MBG (SPPG) sebagai Pihak Pertama dengan penerima manfaat sebagai Pihak Kedua. Poin yang paling menuai kontroversi adalah poin ketujuh, yang berbunyi bahwa jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)—seperti dugaan keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau masalah serius lainnya—Pihak Kedua berkomitmen untuk merahasiakan informasi tersebut sampai Pihak Pertama menemukan solusi terbaik.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi surat tersebut. Menurutnya, Pemkab Sleman belum pernah diajak berkomunikasi secara resmi oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) terkait surat perjanjian tersebut. Ia menyebut bahwa sebagai kepala daerah, dirinya tidak diberi penjelasan tentang klausul yang dianggap meminta penerima MBG untuk menutup-nutupi bila terjadi keracunan.
Harda juga menyayangkan adanya klausul kerahasiaan ini. Baginya, masalah seperti keracunan seharusnya menjadi ruang untuk evaluasi; dan evaluasi secara transparan, termasuk dari masyarakat, memegang peranan penting agar solusi yang diambil benar-benar tepat dan efektif.
Publik sendiri bereaksi keras terhadap keberadaan surat ini. Banyak yang menilai bahwa klausul kerahasiaan ini bisa menjadi sarana menutupi masalah serius, selain melemahkan kontrol publik dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Kritik muncul karena akibatnya, masyarakat tidak jadi mengetahui bila ada masalah kualitas makanan terhadap kesehatan siswa, dan ini dianggap merugikan transparansi serta kepercayaan publik.
Sejak berita ini viral, Bupati Sleman dan pihak pemerintah daerah menyebut akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki teknis pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Harda menyatakan bahwa dialog dengan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, sangat diperlukan agar program gizi gratis ini bisa berjalan lancar, aman, dan transparan.
Surat kontroversial ini menjadi sorotan karena program MBG sendiri diperuntukkan untuk memastikan gizi yang memadai bagi siswa. Bila ada ketakutan bahwa efek samping seperti keracunan bisa ditutup-tutupi, maka kepercayaan publik terhadap program ini bisa terganggu, termasuk keyakinan bahwa pemerintah serius dalam menjaga keamanan mutu makanan dan kepedulian terhadap kesehatan anak-anak.
Sumber:
