Gorontalo — Ratusan guru honorer yang belum terdata dalam database pegawai pemerintah (non-database) mendatangi rumah dinas Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka.
Para guru non-database merasa nasib mereka terpinggirkan, apalagi dengan regulasi pengangkatan ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang hanya mengakomodir mereka yang sudah tercatat dalam sistem database resmi. Salah satu guru, Rosna, menyatakan kegundahannya terkait kemungkinan pemecatan jika kebijakan pusat hanya menampung guru dengan status ASN atau PPPK saja.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan bahwa ia memandang serius masalah ini. Melalui juru bicaranya, Alvian Mato, gubernur berkomitmen untuk menyampaikan surat usulan kepada kementerian terkait agar para guru non-database ikut diperhatikan secara kebijakan. Namun, ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pengangkatan pegawai tetap berada di pemerintah pusat melalui mekanisme Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-database, pihaknya akan berupaya memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah maupun BOS sekolah. Namun, dana tersebut hanya dapat dialokasikan bagi guru yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi, yang jumlahnya saat ini tercatat sebanyak 367 orang.
Pihak pemerintah daerah tidak bisa mengambil tindakan langsung berupa pengangkatan non-ASN di luar mekanisme resmi. Oleh karena itu, langkah strategis yang diambil adalah menyurati kementerian pusat dan merumuskan pengusulan agar kebijakan dapat diubah atau diperluas cakupannya.
Kisruh status guru honorer non-database ini bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan profesi pendidikan di daerah. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, guru-guru berdedikasi bisa menghadapi ketidakpastian kerja di masa depan.
Harapan dari guru-guru itu sangat sederhana: agar pengabdian mereka dihargai dan ada kejelasan status serta kepastian masa depan. Kini, perhatian telah tertuju ke Gubernur Gorontalo dan pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki wewenang menentukan kebijakan.
Semoga sikap serius yang ditunjukkan Gubernur Gorontalo tak hanya menjadi simbol, melainkan mulai menata kebijakan yang membawa perlindungan dan keadilan nyata bagi guru-guru non-database yang selama ini berjuang di garis depan pendidikan.
Sumber:
Gubernur Gorontalo Tanggapi Serius Aspirasi Guru Honorer Non Database
