Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk sekolah swasta berbentuk yayasan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban sekolah swasta dan orang tua siswa, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta.
Sebelumnya, sekolah swasta hanya mendapatkan pembebasan PBB sebesar 50%. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan sekolah swasta dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani oleh pajak, sehingga biaya pendidikan bagi orang tua juga menjadi lebih terjangkau.
Pramono menyebutkan bahwa relaksasi pajak ini diberikan karena kondisi penerimaan pajak DKI Jakarta hingga September 2025 dalam keadaan aman. Pemprov DKI mencatat belanja pajak (tax expenditure) sudah mencapai Rp 4,7 triliun. Dengan pencapaian tersebut, Pemprov DKI merasa mampu memberikan insentif pajak tanpa mengganggu kestabilan keuangan daerah.
Kebijakan pembebasan PBB ini berlaku otomatis tanpa perlu permohonan dari wajib pajak, kecuali untuk kondisi tertentu. Pramono berharap stimulus ini dapat meringankan beban warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta agar tetap berada di atas rata-rata nasional.
Selain pembebasan PBB untuk sekolah swasta, Pemprov DKI juga memberikan berbagai insentif pajak lainnya, seperti diskon 50% untuk pajak hiburan di bioskop dan pertunjukan seni, serta pembebasan pajak reklame di dalam ruangan. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta sektor industri kreatif di Jakarta.
Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak ini, diharapkan sektor pendidikan, terutama sekolah swasta, dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan di Jakarta.
Sumber:
Pramono Umumkan Relaksasi Pajak Jakarta, PBB Sekolah Swasta Kini Gratis
