Suasana di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di Piru, Kamis (25/9/2025), memanas. Ratusan guru honorer madrasah dari berbagai wilayah di SBB menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 di bawah naungan Kemenag.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIT ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Seram Bagian Barat. Para pendemo menilai proses seleksi PPPK selama ini tidak berjalan transparan dan cenderung diskriminatif terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah pelosok.
Koordinator aksi, Daka, menyampaikan kekecewaannya di hadapan massa. “Kami ratusan guru madrasah se-kabupaten SBB hadir di sini untuk meminta klarifikasi kepala Kemenag terkait penerapan seleksi PPPK/ASN ruang lingkup kementerian agama,” teriaknya. Ia menegaskan bahwa guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi justru sering kali gagal dalam seleksi, sementara honorer baru dengan masa kerja singkat bisa lolos.
“Puluhan tahun kami mengabdi, mengajar bersama rekan-rekan guru honorer lain di pelosok. Namun, mirisnya, kami seakan didiskriminasikan dan tanpa penjelasan pasti dari pihak kementerian,” ujar Daka. Ia juga menuding adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi, dengan menyoroti fakta bahwa sebagian honorer yang baru bekerja kurang dari dua tahun justru lolos seleksi, dibandingkan guru yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. “Ada apa sebenarnya?” tegasnya dengan nada kesal.
Para guru menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar soal kelulusan semata, tetapi juga tentang penghargaan terhadap pengabdian dan dedikasi panjang mereka. Mereka menuntut Kemenag memberikan jawaban jelas dan membuka hasil seleksi secara transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Meski penuh ketegangan, situasi di lapangan tetap kondusif. Guru-guru honorer berjanji akan terus memperjuangkan hak mereka hingga mendapatkan kepastian dari pihak Kemenag SBB. Mereka berharap proses seleksi PPPK ke depannya lebih adil dan terbuka.
Bagi para guru honorer, PPPK bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga harapan untuk memperoleh kepastian status dan kesejahteraan setelah bertahun-tahun bekerja dengan gaji minim. Puluhan tahun mengajar di pelosok, menghadapi tantangan minimnya fasilitas, kini mereka berharap pengabdian tersebut diakui dan dihargai melalui seleksi PPPK yang adil.
Aksi ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan proses seleksi pegawai honorer di bawah Kemenag berlangsung transparan, objektif, dan memberikan keadilan bagi seluruh guru, terutama mereka yang telah lama mengabdi di garis depan pendidikan madrasah di pelosok negeri.
