SAPANESIAI.D— Pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali mengguncang perekonomian global dengan kebijakan tarif impor yang agresif. Kali ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak setelah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia. Kebijakan ini memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekspor nasional, namun pemerintah Indonesia memilih langkah yang bijak dan terukur.
Alih-alih membalas dengan tindakan serupa, pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan melakukan retaliasi. Pemerintah lebih memilih jalur diplomasi dan memperkuat hubungan ekonomi regional untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional. Langkah ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, yang menilai bahwa situasi ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan Asia Tenggara.
“Situasi ini harus menjadi momentum untuk memperdalam kerja sama antarnegara ASEAN, agar kita bisa lebih kuat menghadapi tekanan dari negara-negara besar,” ujar Pahala. Ia menambahkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN dapat menjadi bantalan bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, dalam menghadapi gejolak global.
Pemerintah juga berencana mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah AS. Delegasi tersebut akan membawa agenda yang berfokus pada keseimbangan perdagangan bilateral dan eksplorasi potensi kerja sama yang saling menguntungkan. Beberapa opsi yang sedang dikaji adalah peningkatan impor komoditas dari AS seperti gandum dan kapas, serta penyesuaian hambatan non-tarif dari kedua belah pihak.
Di tengah tekanan ini, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Data menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah hanya mengalami pelemahan sekitar 0,8% terhadap dolar AS dalam rentang 2 hingga 8 April 2025. Angka ini relatif stabil jika dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara berkembang lainnya seperti peso Meksiko dan real Brasil, yang melemah hingga di atas 1%.
Tak hanya itu, pasar keuangan Indonesia juga memperlihatkan kepercayaan investor. Lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan pemerintah tetap diminati, dengan rasio bid-to-cover mencapai 2,4 kali. Ini menandakan bahwa minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah tetap tinggi meskipun ada tekanan eksternal.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa dampak kebijakan tarif ini tidak bisa diabaikan. Menurut perhitungannya, tarif impor sebesar 32% dari AS dapat menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,3 sampai 0,5 persen. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, baik dalam bentuk insentif fiskal, deregulasi, maupun pelonggaran impor bahan baku.
“Kami memanfaatkan masa tenggang 90 hari yang diberikan sebelum tarif benar-benar diberlakukan untuk menyusun strategi komprehensif. Fokus utama adalah melindungi sektor-sektor terdampak dan menjaga kelangsungan ekspor,” ujar Sri Mulyani.
Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah pemerintah untuk tidak langsung bereaksi secara agresif merupakan keputusan yang tepat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyebut bahwa retaliasi bisa berdampak lebih luas terhadap industri domestik dan kestabilan makroekonomi.
“Yang penting sekarang adalah menjaga sentimen positif di pasar dan memperkuat konektivitas perdagangan dengan negara-negara lain. Kita punya potensi besar di kawasan Asia dan Timur Tengah yang bisa dimaksimalkan,” kata Tauhid.
Ditulis oleh: Annisa Rahma Lila
Referensi:
