Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan pada tahun 2026. Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan alokasi dana tepat sasaran, terutama untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan kesejahteraan guru honorer. Fikri menyoroti adanya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah lulus namun belum mendapatkan Surat Keputusan (SK), meskipun anggaran telah tersedia. Ia berharap Kemendikdasmen dapat mengawal proses ini agar hak-hak guru tersebut segera dipenuhi.
Selain itu, Fikri juga menyoroti rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Ia mendukung niat tersebut dan berharap dapat diprioritaskan dalam anggaran yang sedang berjalan. Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Fikri mengungkapkan, banyak laporan yang diterima Komisi X DPR mengenai kondisi sekolah yang ambruk. Politikus dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu berharap tekad Presiden untuk menuntaskan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dalam tiga tahun ke depan dapat terealisasi dan terus dikawal.
Fikri menegaskan bahwa meskipun anggaran pendidikan tidak langsung dikelola oleh Kemendikdasmen, kementerian tersebut memiliki peran penting dalam memastikan dana pendidikan digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
Dengan adanya perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap anggaran pendidikan, diharapkan program-program pendidikan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sumber:
DPR minta Kemendikdasmen kawal anggaran pendidikan tepat sasaran
