Komisi IV DPRD Solo mengungkapkan kesulitan dalam mengawasi program Menu Makan Bergizi (MBG) untuk pelajar. Menurut mereka, mekanisme program sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga akses pengawasan di tingkat daerah terbatas. Hal ini disampaikan oleh Sugeng Riyanto, Ketua Komisi IV DPRD Solo, dalam pernyataan tertulisnya pada 15 September 2025.
Sugeng menambahkan bahwa distribusi makanan belum merata ke seluruh sekolah. Ia menekankan bahwa seharusnya pemerintah kota tetap bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. “Mestinya yang bertanggung jawab tetap pemkot. Dari sisi yang bisa kami lakukan, kami meminta dinas pendidikan sebagai leading sector untuk sebisa mungkin ikut mengawasi dan memastikan dapur SPPG berjalan optimal,” ujar Sugeng.
Anggota Komisi IV lainnya, Sekar Tandjung, menjelaskan bahwa keterbatasan pengawasan DPRD terhadap MBG wajar karena program ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “DPRD selama ini fokus mengawasi program-program yang menyerap anggaran daerah. Kalau MBG ini murni anggaran pusat, jadi kami tidak bersinggungan langsung dengan penganggarannya,” terangnya. Namun, mereka tetap aktif turun ke masyarakat untuk mengecek kondisi lapangan dan menanyakan apakah sekolah-sekolah di Solo sudah terfasilitasi MBG.
Meskipun terbatas dalam pengawasan, DPRD Solo menegaskan akan tetap menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya. “Prinsipnya, kami di DPRD tetap ingin memastikan anak-anak Solo benar-benar mendapat manfaat dari program ini. Untuk itu, sinergi antara pusat, Pemkot, dan daerah mutlak diperlukan,” kata Sugeng.
DPRD Solo berharap agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Menurut mereka, program yang tujuannya mulia ini bisa gagal sasaran jika tidak ditangani secara profesional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot, dan DPRD sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Sumber:
Komisi IV DPRD Solo Bicara soal MBG: Kami Tidak Cukup Punya Akses untuk Memantau
