SAPANESIA.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan memanggil Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, terkait somasi yang dilayangkan terhadap Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito. Somasi ini muncul setelah Supriyani mengaku mengalami tekanan untuk menyetujui perdamaian dalam kasus dugaan pemukulan seorang siswa yang merupakan anak seorang polisi.
Somasi tersebut dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan setelah Supriyani memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan damai. Ia beralasan bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah tekanan yang menurutnya dirasakan selama proses mediasi.
“Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada Sabtu (9/11). Bima menyatakan, selain memanggil pihak terkait, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara guna memastikan penanganan kasus ini secara menyeluruh. “Kami koordinasikan dengan Pj Gubernur,” lanjut Bima dalam pesan tertulis.
Surat somasi kepada Supriyani diterbitkan pada Rabu (6/11) oleh Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Konawe Selatan, Suhardi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe Selatan, Anas Mas’ud, menjelaskan bahwa somasi tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dalam proses perdamaian yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan. “Ada surat pernyataan dari Ibu Supriyani yang menarik surat perdamaian, menyebut bahwa saat mediasi ia merasa tertekan,” terang Anas pada Kamis (6/11).
Menurut Anas, langkah Bupati Konawe Selatan hanya bertujuan memfasilitasi penyelesaian damai tanpa adanya tekanan terhadap pihak manapun. “Niat baik Bapak Bupati adalah murni untuk memediasi perdamaian,” ujarnya.
Kasus ini kini dalam pengawasan Kemendagri untuk memastikan perlindungan hak dan keadilan bagi tenaga pendidik honorer di Indonesia.
Sumber :
