akarta, Kompas.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam pidatonya pada rapat koordinasi (rakor) evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, Gibran mengungkapkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam PPDB belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Gibran menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala adalah ketidakmerataan jumlah guru dan terbatasnya jumlah sekolah yang tersedia. Hal ini membuat kebijakan zonasi, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa dalam mendapatkan akses pendidikan, perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan secara lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Gibran juga mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta, dirinya sering menerima keluhan dari warga terkait berbagai isu dalam pendidikan. Tidak hanya mengenai sistem zonasi, keluhan juga mencakup pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, pengawasan terhadap sekolah, hingga masalah ujian nasional.
Gibran menekankan pentingnya mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih memberikan dampak positif bagi semua pihak dan menciptakan pemerataan kesempatan belajar di seluruh Indonesia.
Sumber :
