Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menyerang atau mengkriminalisasi para guru. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Senin (11/11/2024).
“Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru,” ujar Gibran dengan tegas. Ia menambahkan bahwa seharusnya guru dapat mendidik dan mendisiplinkan anak didik dengan nyaman tanpa takut terjerat masalah hukum.
Sebagai solusi, Gibran mengusulkan agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti merumuskan peraturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap para guru. Menurutnya, hal ini penting agar guru memiliki ruang untuk menjalankan tugas pendidikan dengan cara yang tetap disiplin, namun tetap dilindungi oleh undang-undang.
“Guru bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang perlindungannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gibran berharap kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru tidak lagi terjadi di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi baik anak maupun guru.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Gibran juga mengajak kementerian dan kepala dinas pendidikan di daerah untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai sistem zonasi dan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga, dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” ujarnya, mendorong evaluasi menyeluruh terkait kebijakan pendidikan di Indonesia.
Sumber :
